Kesamben, 7 Juli 2025 – Bertempat di Pendopo Kecamatan Kesamben, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan pembentukan Brigade Pangan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kesamben, Camat, Danramil dan Kapolsek Kesamben, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, serta Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang. Kegiatan ini juga diikuti oleh pengurus Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta enam Brigade Pangan yang telah terbentuk di wilayah ini.
Dalam sambutannya, Camat Kesamben Eka Yulianto menyampaikan bahwa Kecamatan Kesamben menjadi wilayah dengan alokasi program OPLAH terluas di Kabupaten Jombang, yakni 994 hektar yang tersebar di 10 desa. Capaian ini sekaligus menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
"Dengan luasnya program yang diterima, maka perlu dukungan dan sinergi dari seluruh elemen—baik Poktan, Gapoktan, Babinsa, PPL, Dinas Pertanian hingga masyarakat luas—agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much. Rony menyampaikan paparan terkait arah dan strategi nasional dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia menekankan bahwa saat ini Presiden RI telah meluncurkan Program Asta Cita, yang salah satunya mentargetkan tercapainya Ketahanan Pangan Nasional. "Tema besar hari ini adalah swasembada pangan. Presiden menetapkan harga gabah Rp 6.500/kg sebagai langkah strategis agar petani tidak merugi. Untuk mendukung hal itu, ada tiga strategi implementasi di daerah yang saat ini sedang dijalankan," jelasnya.
Tiga strategi tersebut meliputi:
1. Luas Tambah Tanam (LTT), yang ditargetkan mencapai 81.251 hektar di Kabupaten Jombang. Peningkatan ini bukan dengan mencetak sawah baru, tetapi dengan mendorong peningkatan Indeks Pertanaman melalui efisiensi pengelolaan waktu dan sumber daya.
2. Optimasi Lahan (OPLAH), dengan dukungan sarana dan prasarana pada lahan seluas 3.311 hektar yang kurang produktif agar bisa ditanami secara maksimal.
3. Pembentukan Brigade Pangan, yaitu kelompok beranggotakan 15 orang per unit yang diberi dukungan sarana produksi dan alat untuk mengelola usaha tani secara langsung.
Kepala Dinas juga menegaskan bahwa “Brigade Pangan bukan digaji Rp 10 juta, tetapi didorong untuk menjadi pelaku usaha tani mandiri dengan fasilitasi pemerintah yang berpotensi memperoleh pendapatan Rp 10 juta per bulan”
Kepala BBPP Ketindan Malang juga menyampaikan kesiapan lembaganya untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, khususnya bagi anggota Brigade Pangan, PPL, dan pengurus kelompok tani di Kesamben.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama dan memastikan program OPLAH serta Brigade Pangan berjalan efektif demi terwujudnya percepatan swasembada pangan nasional dari desa.(Admin)